Mereka Menolak Pajak

Sebuah baliho besar terpampang di tepi jalan: lunasi pajaknya, awasi penggunaannya, lalu seseorang mengomentarinya ‘omong kosong’. Saya sangat memaklumi sikapnya yang demikian. Bahkan saya menduga ia akan lebih sebal pada slogan lain tentang pajak semisal: ‘apa kata dunia’ atau ‘pajak Anda untuk pembangunan’ dan yang paling mencolok, terpampang di kantor pusat aparat pajak ‘bersama anda membangun bangsa’. Kegeraman masyarakat saat ini bukan pada ketidakmampuan pajak menyejahterakan masyarakat, namun pada bagaimana aparat pajak menjalankan tugasnya secara khianat.

Hari ini, pemerintah daerah menerapkan pajak kepada pengonsumsi menu warteg, tentunya dengan beberepa klausul. Berstatus sebagai penyedia pangan masyarakat menengah kebawah, pengenaan pajak 10 persen atas konsumsi pangan warteg disinyalir kontraproduktif dengan asas manfaat dan asas keadilan yang menjadi pedoman dalam pemungutan pajak. Saya jadi teringat kutipan kata-kata yang ditulis oleh Raymond Chandler, seorang novelis negeri Paman Sam. Katanya High prices and heavy taxation will destroy a society just as effectively as war. Hipotesis Chandler adalah benar adanya dan sudah beberapa kali terjadi di pentas sejarah. Dalam bahasa yang lebih permisif, Oliver Wendell Holmes, pejabat mahkamah agung Amerika Serikat mengatakan bahwa pajak adalah ongkos sebuah peradaban.

Catat. Pajak dalam segala bentuk namanya akan terus menjadi bagian dari kekuasaan, dan sejauh ini telah banyak memberi warna dalam kejayaan dan kehancuran sebuah peradaban. Di zaman lampau, peradaban purba Asyiria, Babilonia dan Mesir sudah menerapkannya. Rezim zaman itu tidak mengakui adanya kepemilikan individu. Raja adalah pemilik segalanya termasuk jiwa dan raga rakyatnya, sehingga rakyat bisa saja dijadikan serdadu, pekerja atau hulubalang yang harus memberikan segalanya sebagai pajak kepada penguasa. Dinasti Ptolemy yang berkuasa di Mesir pasca mangkatnya Aleksander Agung bahkan telah dengan terang-terangan menggunakan istilah pajak, pajak pertanian termasuk upeti dari daerah-daerah taklukan.

Penguasa Yunani memungut pajak bahan tambang dan logam mulia. Pada saat Kaisar Augustus memimpin Roma ia menerapkan pajak tanah dan pajak warisan. Para kaisar penggantinya bahkan menerapkan jenis pajak yang lebih beragam, termasuk pajak terigu dan pajak garam. Di Inggris abad ke 17, keberadaan Bill of Rights membatasi para raja untuk tidak memungut pajak tanpa persetujuan parlemen. Pada 1799 parlemen Inggris, yang negaranya ketika itu diduduki oleh Napoleon, mengundangkan pajak penghasilan pertama kali di dunia untuk membiayai perang melawan Napoleon.

P adalah ongkos peradaban. Tetapi pemungutan pajak oleh sebuah rezim akan memunculkan reaksi sosial yang terkadang kontraproduktif dengan tujuan pemungutan pajak itu sendiri. Gejolak. Dan itu juga telah pernah ada di altar sejarah. Salah satu pembangkangan pajak terbesar adalah peristiwa tumbangnya Kerajaan Visigoths di semenanjung Andalusia oleh waliyullah Thariq bin Ziyad. Rakyat Andalusia yang sebagian besar nasrani malah mendukung perjuangan Thariq bin Ziyad karena mereka telah sakit hati pada Raja Roderick yang hidup bagai benalu. Menghisap darah rakyatnya dengan pajak yang mencekik. Begitu juga puncak kekesalan Mohendas Karamchand Gandhi atau Mahatma Gandhi ketika kolonial Inggris di India memungut pajak garam pada rakyat India yang miskin. Disini lagi-lagi, pendapat Chandler terbukti.

Pemerintah, menurut Richard Musgrave, punya fungsi sebagai stabilisator dan oleh karenanya sah-sah saja kalau pemerintah memungut pajak sebagai sumber pembiayaan kegiatan kenegaraannya. Tapi siapa yang tak jengkel kalau pajak yang dipungut dari rakyat malah digunakan untuk membeli pelor dan bedil yang dipakai untuk menembaki rakyatnya yang notabene adalah pembayar pajak seperti kasus Gandhi. Dan rakyat mana yang tidak senewen kalau pajak mereka digunakan untuk menyenangkan urusan perut para aristokrat. Ternyata benar, Chandler bukan asal ngomong.

Pajak lebih identik dengan bahasa kekuasaan. Mungkin itulah alasan yang dipakai oleh aparat pajak kita hari ini. Mereka merasa sebagai raja, yangmana bisa menentukan kemanapun aliran pajak yang dibayar rakyatnya. Telah jelas tergambar di depan mata kita aksi penyelewengan oleh aparat pajak kita, dari cara paling brutal hingga yang paling santun. Namun begitu entitas pajak negeri ini masih sangat percaya diri merayu rakyat membayar pajak dengan mengatasnamakan rakyat dan pembangunan. Kini sepertinya kita harus memaklumi bahwa kepercayaan rakyat kepada aparat pajak tengah berada di titik terendah. Kita pun tersenyum getir ketika seorang pelawak berkelakar: hari gini masih mau bayar pajak, apa kata dunia…

sumber gambar: mrski-apecon-2008.wikispace.com dan indobestseller.wordpress.com

Iklan

41 pemikiran pada “Mereka Menolak Pajak

  1. Memang menyakitkan kenyataan yang ada, sebagai masyarakat kecil yang selalu melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak, kita merasa dikhianati dengan adanya kasus seperti Gayus dan juga ulah pengemplang pajak dengan nilai yang sangat besar padahal mereka adalah perusahaan besar.

    Pajak 10 % untuk warung makan, tentu akan memberatkan masyarakat menengah ke bawah. Semoga pemerintah DKI Jakarta bisa meninjau kembali keputusan ini.

  2. Saya seminggu lalu di tanya seorangteman di kantor
    ” Han kamu udah punya SPPT?”

    (kalau nggak salah, cuma denger PT nya aja, ysng jelas masalah pajak penghasilan gitu dech)

    Santai aku jawab “Nggak, buat apa? emang mereka gunakan dengan benar apa pajaknya”

    kalau lihat kondisi seperti sekarang, saya bener2 gak mau di sebut bijak (orang bijak taat pajak)

  3. Begitu muncul pemutaran-perdana dibeberapa TV ‘Sinetron Mafia Pajak’ dg pemeran utama Gayus…saya ter-kagum2. Huueebbbaaattt…
    Terus ber-tanya2, PRODUSERnya siapa? SUTRADARAnya siapa?
    Peranan Gayus yg PNS Gol.IIIA begitu memukau, apakah sang Dirjen. Pajak Gol.IIIB atau paling banter Gol.IIIC..???

    Iki jan-jané Republik opo to yo…??? Tanya mbah-putri sambil mbeneri susurnya mau jatuh..

    Mbuhlah…salam susur utk semua,
    Takutnya bloger2 dikenai pajak juga…!?!

    1. @atmokanjeng,

      leres ndårå kanjeng, matur nuwun…
      ‘Samin adalah Sikap’ perlawanan terhadap sifat-sifat kolonialisme

      Salam…Bhinneka Tunggal Sikep

  4. apa sih yang enggak kena pajak di negeri ini? tapi sepanjang pajaknya benar-benar dimanfaatkan untuk rakyat, ya saya ridho jatah uang rokok saya di ambil.. tapi kalau cuma buat bancakan orang-orang gede wah… sumpeh ane kagak ikhlas…

  5. kegeraman dan tentu saja ketidak percayaan kita pd sepak terjang perpajakan, disebabkan oleh seorang oknum pajak yg telah berkhianat pd bangsa ini .

    Hanya pajak zaman Rasulullah saw yg bisa dipercaya dan diterapkan tanpa ada pengkhianatan, krn benar2 hasil pajak yg didapat, langsung diserahkan pengelolaannya pd masyarakat miskin.

    kapan ya ada teladan dlm negeri ini?
    hampir semua yg berkuasa, selalu mengandalkan aji mumpung 😦
    sedih dan miris rasanya,namun begitu aku tetap cinta negeri ini, habis mau kemana lagi?

    salam

  6. Pengusaha warteg di kampungnya kaya raya, wajarlah dikenai P di daerahnya.. tapi kalo wartegnya di kota besar juga dikenai P, itulah masalahnya.
    Sepertinya ada kecemburuan atw persaingan dinas P pusat dan daerah…

  7. saya malah bertanya-tanya kepada pemda dki yang berniat menarik pajak buat konsumen warteg. kok ya tegel2e. untungnya ditunda. dah tahu kalau lagi rawan2nya soal pajak kok malah bikin kebijakan yang tidak memihak rakyat. dasar!

  8. Jangan salahkan rakyat jika rakyat malas dan tidak mau bayar pajak. Karena yang membuat rakyat tidak membayar pajak itu yang yang ngurus pajak sendiri.

    Orang – orang jadi pada takut buat bayar pajak. Takut masih banyak subyek seperti Gayus yang bermain dibelakang layar perpajakan.

    benahi dulu sistem perpajakannya. Pasti akan lebih banyak rakyat yang mau membayar pajak 🙂

    salam, Danu Akbar.

  9. Sebagai warga negara sy juga turut prihatin mas, ikut sedih & geram juga. Kita berharap semoga saja kedepannya bisa lebih baik 😦

    btw: sy mesem2 baca tulisan ” Orang Bijak Taat Pajak, Orang Pajak Tidak Bijak”

  10. Kebebasan press juga harus melihat dampak dari hasil pemberitaan yang akan dialami oleh masyarakat. Harapan saya semoga kebebasan ini tidak disalah artikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang mengorbankan rakyat yang berdampak kestabilan nasional.

    Dengan mengatasi permasalahan yang kecil; maka, bangsa ini akan dapat mengatasi permasalahan yang besar.

    Sukses selalu

    Salam >>>> “Ejawantah’s Blog”

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s